Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada di Kota Mojokerto. Mal ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan penuh kepastian.
Peresmian MPP Gajah Mada ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh MenPAN RB. Selanjutnya, Tjahjo yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita juga memotong pita di lobi mal. Dengan begitu, MPP Gajah Mada resmi beroperasi untuk melayani masyarakat.
“Mudah-mudahan ini bisa mendorong kota-kota lain di Jatim. Kita masih punya 514 kabupaten kota, kalau semua mempunyai layanan publik yang terintegrasi saya kira akan menyenangkan masyarakat. Karena masyarakat ingin dilayani dengan cepat, ada kepastian waktunya, membayar atau tidak,” kata Tjahjo kepada wartawan di lokasi, Selasa (22/3/2022).
Baca juga:
Mudik Tahun Ini Bagaimana? Begini Kata MenPAN-RB
Bangunan berlantai 4 ini terletak di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. MPP Gajah Mada dilengkapi area parkir yang luas, Telecenter Palapa sebagai tempat latihan IT bagi warga Kota Mojokerto, Gerai Dekranasda untuk memamerkan berbagai produk UMKM lokal, serta aula untuk berbagai kegiatan masyarakat.
MPP Gajah Mada menyediakan 165 jenis layanan publik bagi masyarakat. Ratusan jenis layanan tersebut disediakan 20 instansi berbeda yang sudah diintegrasikan. Mulai dari PT Pos Indonesia, Bank Jatim, pengaduan MPP, BPKPP, PT Taspen, BPN, KPP Pratama, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Juga Kementerian Agama, Perumda Majatirta atau PDAM, Baznas Kota Mojokerto, Dispendukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Infokom, PT BPR Syariah, Polres Mojokerto Kota, Kantor Imigrasi Kelas I, Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Dekranasda.
“Daerah lain kami pacu, Bu Deputi terus memonitor, tidak harus gedung baru, gedung lama juga tidak ada masalah, atau pinjam gedung. Yang penting masyarakat datang, mendapatkan layanan dan selesai dengan cepat, kepastian kapan selesai, kalau bayar berapa nilainya,” terang Tjahjo.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau Ning Ita menjelaskan, MPP Gajah Mada dibuat untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat terkait layanan publik. Yaitu terkait kecepatan layanan, kemudahan jangkauan, kenyamanan dan keamanan dalam mengakses berbagai layanan publik di Kota Mojokerto.
“Sebelumnya semua pelayanan publik di masing-masing instansi, sekarang semuanya, ada kurang lebih 170 layanan publik disatukan dalam satu antrean, dalam satu aplikasi. Masyarakat bisa mengakses antrean secara online melalui gadget masing-masing,” jelasnya.
Ning Ita menambahkan, nomor induk berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM di Kota Mojokerto menjadi salah satu fokus MPP Gajah Mada. “Bagaimana semua UMKM di Kota Mojokerto mempunyai NIB. Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir, tertinggi tahun 2021 mencapai 4.600 lebih NIB untuk UMKM,” tandasnya.(tim/Sam)
Viral, Istri Grebek Suami di Rumah Pelakor di Mojokerto, Ini Link Videonya
Baca juga :