Presiden Joko Widodo menjelaskan terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam pemberitaan disebutkan Jokowi meminta semua pihak untuk berhati-hati dengan dampak perang Rusia dan Ukraina. Karena menyebabkan harga pangan dan energi melonjak.
“Sudah dua kali lipat, hati-hati,” tegas Jokowi.
Jokowi membandingkan harga BBM di Indonesia jenis Pertalite yang saat ini dibanderol Rp 7.650 per liter. Padahal negara lain sudah menyentuh angka Rp 31.000-an per liter untuk Singapura dan Jerman, sementara Thailand Rp 20.878 per liter.
Penjelasan Jokowi itu sontak membuat tamu undangan yang hadir tepuk tangan. Tindakan itu langsung dihentikan Jokowi dan di situ lah ia bertanya kepada warga apakah setuju jika harga BBM naik.
Berdasarkan polling yang dibuat pada Kamis 7 Juli 2022 kemarin sampai hari ini 8 Juli 2022 dan ditutup pukul 12.00 WIB antara pembaca yang setuju dan tidak setuju membeli rokok saat kenaikan cukai berlaku cukup signifikan perbedaannya.
Total pembaca yang mengisi polling ada 52 orang. 35 orang diantaranya menyatakan setuju dan 17 diantaranya tidak setuju.
Misalnya akun Galih Arief Prakosa yang menyatakan setuju jika harga BBM dinaikkan secara bertahap.
“Naikkan secara bertahap dalam jangka waktu evaluasi per-3 bulan. Rakyat juga perlu paham, bahwa situasi secara internasional sedang gawat. Jadi semua mesti dihemat khususnya BBM, jangan royal dan foya-foya, terutama juga bagi para aparat dan pejabat yang dibiayai dengan uang rakyat,” jelas dia.
Lalu akun Suyento menyampaikan setuju.
“Setuju sesuai kapasitas warga Indonesia,” ujar dia.
Kemudian akun R Heru yang menyampaikan tidak setuju dengan harga BBM ini.
“Ekonomi rakyat kecil saat ini masih mengkhawatirkan. Dengan kenaikan BBM akan membuat semuanya manjadi naik, terutama harga pangan,” tulisnya.
Selanjutnya akun Derry Ekasaputra menyampaikan tidak setuju.
“Memicu inflasi, nanti nilai rupiah makin turun akhirnya kita yang harus impor pun bayarnya makin mahal, dan subsidi kembali membengkak sesuai dengan turunnya harga rupiah, harus dicari dulu formula agar tidak inflasi bagaimana? Jadi jangan asal cabut-cabut subsidi, bisa gak dengan fasilitas pejabat negara, ASN, PNS, TNI Polri, DPR/MPR dikurangi? Seperti misalnya mobil mewah gradenya diturunkan,” tambah dia.(tim/sam)