Covid 19 Merajalela, Sekolah Tatap Muka di Jatim Tetap Digelar Ini Syaratnya

Kasus covid 19 yang semakin melonjak menjelang tahun ajaran baru semakin mengkhawatirkan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menggelar menggelar rapat koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) negeri dan swasta, serta PGRI Jatim di Gedung Negara Grahadi terkait kemungkinan sekolah tatap muka.

Informasi yang dihimpun oleh suaramerahputih.com, Pemprov Jatim memutuskan, akan tetap melaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di awal tahun ajaran baru 2021-2022. Kebijakan ini berlaku untuk SMA/SMK, dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK).

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan sekolah tatap muka akan tetap dilaksanakan secara terbatas bagi sekolah di bawah naungan pengelolaan Pemprov Jatim yakni SMA/SMK dan PKLK. Namun, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan status zonasi wilayah berbasis kecamatan.

“Pelaksanaan PTM secara terbatas ini dimaksudkan dengan tetap penerapan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Wahid di Gedung Negara Grahadi, Rabu (23/6/2021).

Wahid menjelaskan kecamatan dengan status zona kuning COVID-19 dan zona hijau COVID-19 diperbolehkan melaksanakan PTM secara terbatas. Sementara untuk wilayah kecamatan dengan zona merah dan oranye, maka pembelajaran tetap dilaksanakan dengan jarak jauh.

“Untuk zona kuning COVID-19, kegiatan sekolah tatap muka boleh dilakukan hanya 25 persen dari kapasitas ruang kelas.Sedangkan zona hijau, 50 persen dari kapasitas kelas,” imbuhnya.

Wahid mengungkapkan pelaksanaan PTM dilaksanakan maksimal dua jam dalam sehari. Dengan rincian satu jam pelajaran berdurasi 30 menit, sehingga dalam satu hari diperbolehkan hanya empat mata pelajaran. Selain itu, para siswa hanya diperbolehkan mengikuti PTM maksimal dua kali per minggu.

“Kegiatan PTM yang dilaksanakan juga harus memiliki rekomendasi Ketua Gugus Tugas COVID-19 yaitu kabupaten/kota dalam hal ini Bupati Wali Kota, dan siswa yang mengikuti PTM juga harus mendapat persetujuan dari orang tua,” jelasnya.

Lebih lanjut Wahid mengatakan untuk mempersiapkan PTM ini, seminggu ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua sekolah di Jatim. Termasuk mengakomodir pendapat orang tua siswa terhadap pelaksanaan PTM.

Disinggung terkait vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan, Wahid mengaku, Gubernur Khofifah sudah melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota se-Jatim, serta Kepala Dindik dan Kepala Dinkes se-Jatim. Dalam arahan gubernur, Juni 2020 ini semua guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan sudah harus divaksin dua kali. Sehingga awal Juli mendatang saat sekolah melakukan sekolah tatap muka sudah tervaksinasi.

Sementara itu, Ketua PGRI Jatim Teguh Sumarno menyatakan, akan mengawal pelaksanaan dari setiap keputusan gubernur. Maka yang akan dilakukan adalah menyampaikan ketentuan PTM ini kepada sekolah dan tenaga pendidik, untuk memastikan kenyamanan belajar sekaligus keamanannya bagi anak, guru maupun wali murid.

“Kita akan melakukan kordinasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam setiap keputusan ini,” pungkasnya.(tim/Sa m)

Redaksi : Suara Merah Putih
Sumber : Detik.com (Naskah Berita Asli)

Baca juga :