Menyamar Jadi Pemohon Adminduk, Kemendagri Temukan Layanan Bikin Kesel, Ini Tindakannya

Foto : dok/sindonews.com

Di awal tahun 2021, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menugaskan timnya menjadi mystery shopper atau menyamar sebagai pemohon pelayanan disdukcapil yang turun ke berbagai daerah.

Informasi yang dihimpun suaramerahputih.com, sebanyak 70 pejabat diterjunkan di berbagai daerah pada 11 Januari 2021. Hal ini dilakukan karena pihaknya masih menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di Disdukcapil.

Diantara yang diterjunkan adalah penanggung jawab provinsi, kabupaten/kota yang ada di 5 koordinator wilayah (Korwil) yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

“Kita seolah-olah ingin mengurus layanan kartu keluarga, akta lahir, surat pindah, dan e-KTP, KIA, dan KK. Tim yang menyamar mengajukan permohonan layanan online bertanya kepada petugas berapa hari selesai, syaratnya apa, biayanya berapa dan menilai seberapa cepat respons petugas,” ungkapnya, seperti dikutip dari Sindonews.com, Jumat (15/1/2021).

Dari penyamaran selama 3 hari, hasil yang didapatkan pun beragam. Ada yang sudah melayani dengan baik dan terukur, tapi ada yang masih jauh dari harapan.

“Masih ada daerah yang tidak memberi kepastian berapa hari layanan selesai, tidak merespons permohonan online, dan nomor HP layanan tidak aktif,” terangnya.

Bahkan, masih ada kabupaten yang menyatakan tidak bisa cetak e-KTP luar domisili serta ada yang tidak mengaktifkan layanan WhatsApp-nya.

Sementara hasil temuan ini akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi dengan Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota. Dinas Dukcapil yang layanannya kurang bagus akan mendapat teguran keras.

“Dinas Dukcapil provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah untuk menegur kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pelayanan Adminduk sesuai aturan,” tandasnya.(tim/say)

Redaksi : Suara Merah Putih
Sumber : Sindonews.com

Baca juga :